sprasa
Hari Olahraga Nasional 2022
Pilkades Serentak
Ucapan Selamat Idul Adha
Diskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera, Wabup minta SKK Migas transparan

Diskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera, Wabup minta SKK Migas transparan

PROKOPIM-TJB I TANJAB BARAT-Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan ikuti dan berdiskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera ( QComm ) yang sedang melakukan studi independen dari SKK Migas secra virtual di ruang rapat Wakil Bupati Tanjabbarat, Jumat (26/11) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) Wakil Bupati turut didampingi, Kepala Bappeda Ir. H. Firdaus Khatab MM dan Kabag SDA Suparti. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) Dalam diskusi, Hairan mengatakan sebagai salah satu daerah penghasil Migas, Pemkab Tanjab Barat meminta adanya transparansi serta insentif khusus bagi daerah penghasil Migas dari SKK Migas. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) “Dari 200 lebih titik sumur yang produktif berapa? yang tidak menghasilkan berapa? hasilnya berapa sebulan? yang distok berapa? Titik koordinatnya dimana? data detail itu yang sampai sekarang kami tidak ada,jika ada kami bisa croos check" sentil Wabup saat diskusi Jika hal tersebut tidak transparan, menurut Hairan Daerah penghasil Migas seperti Tanjab Barat tidak ada bedanya dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas. "Terus apa untungnya kami sebagai penghasil Migas jika kami tidak menikmati hasil. Jangan sampai seperti pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi berlaku untuk Tanjab Barat," celutuknya. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) Hairan juga menuntut agar insentif untuk Tanjab Barat dibedakan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas. “Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ bebernya. Antara SKK Migas dan Pemkab Tanjab Barat, ujar Hairan, harus ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM. "Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami kekanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya," tegasnya. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) Sementara Kepala Bapeda Firdaus Khatab soroti perihal komunikasi antara Pemkab Tanjab Barat dan pihak SKK Migas yang selama ini terjadi. "Selama ini kami merasa dipersulit dari hal komunikasi. Anehnya saat ini kami merupakan penghasil Migas terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi masyarakat kami susah dapat Gas,” imbuhnya. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) Kabag SDA Suparti mengungkapkan peran SKK Migas di Tanjab Barat yang masih dinilai minim. "Kewenangan SKK Migas tidak ada di Kabupaten, bahkan saat terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik, SKK Migas terkesan bungkam," tukasnya. DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG ) DOK : PROKOPIM TJB ( HERY MOLEN, ATHENG )